BPJS mau menerapkan KRIS JKN mulai Juli 2022 ?

Masalah kesehatan adalah masalah yang fundamental untuk setiap mahluk hidup, apalagi manusia kesehatan itu mutlak jadi prioritas dalam setiap pembangunan bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang selalu mengutamakan anggaran kesehatan untuk setiap warga negaranya. 

Warga negara akan dapat berkontribusi kepada negaranya dalam pembangunan kalau warga negara itu dalam kondisi sehat. Kalau warga negara itu sakit, maka praktis warga negara itu mengalami kendala didalam berkontribusi membangun negaranya. Untuk itu prioritas utamanya adalah pembangunan menyehatkan warga negaranya agar warga negara itu lebih banyak kesempatan memberikan manfaat untuk bangsa dan negaranya. 

Menyehatkan warga negara itu berbeda dengan mengobati warga negara yang sakit. Kalau mengobati harus dengan obat dan tindakan medis yang dilakukan oleh seorang ahli di bidang kesehatan. Namun kalau menyehatkan warga negara itu bukan dengan obat dan tindakan medis. Namun dengan memberikan menu menu bergizi yang menyehatkan serta menciptakan kondisi psikis yang menentramkan bagi warga negaranya. Kalau ini terwujud warga negara akan tetap sehat dan dapat terus berkontribusi membangun bangsa dan negara setiap waktu. Kalau 90 % warga negara itu sehat, praktis BPJS kesehatan, praktis dapat ditutup dan sudah tidak perlu menarik iuran lagi dan tidak perlu lagi ada program Kelas Rawat Inap  Standar atau KRIS. Dan warga negara cukup hanya bayar pajak saja, dan tanpa harus iuran BPJS kesehatan.

Dalam tujuan bernegara kita telah di sebutkan dalam pembukaan UUD 45, yang diantaranya menyebutkan : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah kata melindungi ini tidak hanya melindungi dari serangan musuh, tetapi mengandung arti pula melindungi dari terkena sakit, melindungi dari kondisi psikis penyebab sakit dan melindungi dari kebodohan sain dan teknologi.

Kalau anggaran pendidikan kita dianggarkan 20 % dari APBN maka anggaran untuk menyehatkan warga negara minimal sama dengan anggaran pendidikan atau mungkin lebih tinggi. Mengapa ini tidak dicoba malah malah rame rame mau menerapkan KRIS JKN mulai Juli Mendatang ? Solusinya mestinya selesaikan masalah tanpa harus membuat masalah ??